Industri drone global sedang dalam fase pertumbuhan yang luar biasa. Menurut berbagai laporan industri, nilai pasar drone komersial diproyeksikan terus meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Tapi pertumbuhan ini bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah regulasi — bagaimana memastikan drone bisa terbang dengan aman tanpa mengganggu penerbangan sipil, privasi masyarakat, atau keamanan nasional. Artikel ini akan mengupas tuntas lanskap regulasi drone, dari level internasional sampai ke aturan di Indonesia.
FAA Part 107: Standar Emas Regulasi Drone Komersial
Kalau bicara regulasi drone, FAA Part 107 dari Amerika Serikat bisa dibilang jadi benchmark global. Aturan ini berlaku sejak Agustus 2016 dan mengatur operasi drone komersial untuk pesawat tanpa awak dengan berat di bawah 55 pounds (sekitar 25 kg). Meskipun ini aturan AS, banyak prinsipnya yang diadopsi oleh negara lain — termasuk Indonesia lewat CASR Part 107.
Untuk bisa menerbangkan drone secara komersial di AS, kamu harus punya Remote Pilot Certificate with small UAS rating. Syaratnya: minimal 16 tahun, bisa berbahasa Inggris, kondisi fisik dan mental yang memadai, dan lulus ujian pengetahuan aeronautika di pusat ujian yang diakui FAA. Ujiannya mencakup regulasi penerbangan, efek cuaca terhadap performa drone, prosedur darurat, dan klasifikasi ruang udara.
Beberapa aturan operasi utama Part 107 yang perlu diketahui: drone harus tetap dalam visual line of sight (VLOS) pilot, terbang di bawah 400 kaki AGL, tidak boleh terbang di atas orang yang tidak terlibat dalam operasi, dan pilot tidak boleh mengoperasikan lebih dari satu drone secara bersamaan. Penerbangan malam diperbolehkan sejak 2021 dengan syarat drone dilengkapi lampu anti-tabrakan yang terlihat dari jarak 3 mil.
Yang menarik, banyak batasan Part 107 ini bisa di-waiver jika operator bisa membuktikan bahwa operasinya tetap aman. Waiver yang paling sering diminta adalah untuk operasi BVLOS, terbang malam, dan terbang di atas orang. Proses waiver ini memang agak panjang, tapi memberikan fleksibilitas bagi operator yang punya kebutuhan khusus.
Sejak September 2023, FAA juga mewajibkan Remote ID untuk semua drone yang memerlukan registrasi. Remote ID ini semacam plat nomor digital yang memungkinkan identifikasi drone saat sedang terbang. Aturan ini jadi fondasi penting untuk integrasi drone ke ruang udara nasional, dan kemungkinan besar Indonesia juga akan mengadopsi sistem serupa dalam beberapa tahun ke depan.
PM 63 Tahun 2021 dan CASR Part 107 Indonesia
Selain PM 37/2020, ada satu lagi regulasi penting yang harus dipahami: PM 63 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 107 — atau yang sering disebut CASR Part 107 versi Indonesia. Aturan ini mencabut PM 163/2015 dan memberikan kerangka yang lebih modern untuk operasi drone kecil.
CASR Part 107 Indonesia mengatur secara spesifik tentang sistem pesawat udara kecil tanpa awak, termasuk batasan untuk operasi hobi atau rekreasi. Untuk drone yang digunakan sebagai hobi, batas beratnya sampai 7 kg. Meskipun terkesan santai, operator drone hobi tetap harus mematuhi zona terbang, batasan ketinggian, dan tidak boleh terbang di area KKOP.
Dengan dua regulasi yang berlaku secara bersamaan — PM 37/2020 untuk pengoperasian umum dan PM 63/2021 untuk CASR Part 107 — memang agak membingungkan bagi pemula. Intinya begini: PM 37/2020 mengatur aspek operasional dan zonasi, sementara PM 63/2021 lebih fokus pada standar keselamatan dan klasifikasi operasi. Keduanya saling melengkapi dan harus dipahami secara utuh.
Di luar kedua aturan ini, ada juga PM 34/2021 tentang Standar Kelaikudaraan untuk RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) dan PM 27/2021 yang mengatur aspek lainnya. Semua regulasi ini membentuk ekosistem regulasi drone Indonesia yang semakin matang. Bagi calon pilot profesional, mengikuti pelatihan pilot drone yang mencakup semua regulasi ini bukan sekadar nice-to-have, tapi benar-benar essential.
Perbandingan Regulasi: Indonesia vs AS vs ICAO
Kalau kita bandingkan regulasi drone Indonesia dengan AS dan standar ICAO, ada beberapa kesamaan dan perbedaan yang menarik. Dari sisi batas berat, Indonesia menggunakan ambang 25 kg (sama dengan ICAO Model Regulations Part 101), sementara FAA Part 107 menggunakan 55 pounds (sekitar 25 kg) — jadi sebenarnya hampir sama.
Dari sisi sertifikasi pilot, FAA mewajibkan Remote Pilot Certificate yang diperoleh melalui ujian pengetahuan aeronautika. Indonesia juga mewajibkan sertifikasi remote pilot untuk operasi komersial, dengan proses yang mencakup pelatihan teori dan praktik. ICAO sendiri menetapkan standar minimum untuk lisensi remote pilot yang menjadi acuan bagi negara-negara anggota.
Perbedaan paling mencolok ada di aspek BVLOS dan Remote ID. FAA sedang dalam proses merampungkan Part 108 untuk mengatur BVLOS secara sistematis — final rule diperkirakan terbit awal 2026. Indonesia lewat PM 37/2020 sudah membuka peluang BVLOS tapi implementasinya masih case-by-case. Soal Remote ID, FAA sudah mewajibkannya sejak 2023, sementara Indonesia masih dalam tahap pengembangan.
Secara keseluruhan, regulasi Indonesia sudah cukup aligned dengan standar internasional. Masih ada gap, terutama di area implementasi dan enforcement, tapi arahnya sudah benar. Bagi pilot drone yang mengikuti pelatihan pilot drone berstandar internasional, transisi ke operasi di negara lain seharusnya tidak terlalu sulit karena prinsip-prinsip dasarnya sudah sama.
Konteks Industri: Kenapa Regulasi Ini Relevan Sekarang
Mungkin kamu bertanya, kenapa sih harus repot-repot memahami regulasi dari ICAO, FAA, atau bahkan PM 37/2020 kalau tujuannya cuma menerbangkan drone untuk foto-foto? Jawabannya tergantung ambisimu. Kalau memang cuma hobi, mungkin cukup tahu aturan dasar saja. Tapi kalau kamu punya visi jangka panjang — entah itu membangun bisnis jasa drone, berkarir di perusahaan pertambangan, atau bahkan jadi instruktur — pemahaman regulasi yang mendalam itu wajib.
Data dari berbagai lembaga riset menunjukkan bahwa pasar drone komersial di Indonesia tumbuh dengan pesat. Di Padang saja, permintaan jasa drone untuk sektor pertambangan dan media meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan-perusahaan besar mulai memasukkan drone ke dalam workflow operasional mereka, dan mereka butuh pilot yang nggak cuma jago terbang tapi juga paham soal regulasi dan compliance.
Di Medan, saya pernah ngobrol dengan beberapa pilot drone senior yang sudah malang melintang di industri ini. Mereka semua sepakat bahwa pemahaman regulasi itu yang paling sering diremehkan oleh pilot baru, padahal justru itu yang paling sering jadi masalah. Ada yang kehilangan kontrak karena nggak bisa menunjukkan izin terbang, ada juga yang kena denda karena terbang di zona KKOP tanpa sadar.
Itulah kenapa program pelatihan pilot drone yang berkualitas selalu menempatkan regulasi sebagai salah satu modul utama. Bukan karena regulasi itu menyenangkan untuk dipelajari, tapi karena konsekuensinya nyata dan langsung terasa kalau kamu mengabaikannya. Sertifikasi remote pilot memastikan kamu sudah melewati proses pembelajaran yang terstruktur dan teruji.
Penutup
Regulasi drone memang bukan topik yang paling exciting, tapi ini fondasi dari segala hal lain yang kamu lakukan sebagai pilot drone. Tanpa pemahaman regulasi yang kuat, semua skill terbang dan kreativitas kamu berdiri di atas pondasi yang rapuh.
Kabar baiknya, regulasi drone Indonesia sudah cukup mature dan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Dengan memahami PM 37/2020, PM 63/2021, dan konteks internasional dari ICAO dan FAA, kamu sudah punya bekal yang kuat untuk beroperasi secara profesional dan legal.
Langkah selanjutnya? Kalau kamu belum punya sertifikasi remote pilot, itu prioritas nomor satu. Cari lembaga pelatihan pilot drone yang terakreditasi, ikuti programnya, dan dapatkan sertifikasi. Itu adalah investasi terbaik yang bisa kamu lakukan untuk karir di industri drone.
No Comments
Leave a comment Cancel