Industri drone global sedang dalam fase pertumbuhan yang luar biasa. Menurut berbagai laporan industri, nilai pasar drone komersial diproyeksikan terus meningkat signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Tapi pertumbuhan ini bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah regulasi — bagaimana memastikan drone bisa terbang dengan aman tanpa mengganggu penerbangan sipil, privasi masyarakat, atau keamanan nasional. Artikel ini akan mengupas tuntas lanskap regulasi drone, dari level internasional sampai ke aturan di Indonesia.
Bagaimana ICAO Membentuk Standar Drone Dunia
Kamu mungkin bertanya, kenapa sih kita perlu tahu soal ICAO? Bukankah cukup paham aturan Indonesia saja? Jawabannya: karena regulasi di Indonesia itu sebagian besar merujuk ke standar ICAO. Jadi kalau kamu paham sumbernya, kamu juga bakal lebih mudah memahami logika di balik aturan lokal.
ICAO mengembangkan apa yang disebut SARPs — Standards and Recommended Practices — untuk drone. SARPs ini mencakup berbagai aspek mulai dari lisensi pilot, sertifikasi pesawat, hingga sertifikasi operator. Bayangkan SARPs ini seperti blueprint yang kemudian diterjemahkan oleh masing-masing negara ke dalam regulasi nasional mereka.
Salah satu inisiatif penting ICAO adalah pengembangan UTM Framework (Unmanned Traffic Management). UTM ini semacam sistem manajemen lalu lintas udara khusus untuk drone yang beroperasi di ketinggian rendah, terpisah dari sistem ATC konvensional tapi tetap terkoordinasi. Konsep ini sedang diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia yang mulai mengembangkan platform SIDOPI dan SIRU.
ICAO juga menyediakan iPack — Implementation Package — yaitu paket lengkap berisi dokumentasi, tools, dan kursus untuk membantu negara-negara mengembangkan kerangka regulasi UAS mereka. Ini menunjukkan bahwa ICAO tidak hanya menetapkan standar, tapi juga aktif membantu implementasinya di lapangan. Bagi pilot drone Indonesia yang ingin beroperasi di level internasional, memahami standar ICAO melalui pelatihan pilot drone yang komprehensif akan menjadi nilai tambah yang sangat besar.
PM 37 Tahun 2020: Regulasi Utama Drone di Indonesia
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2020 adalah regulasi utama yang mengatur pengoperasian drone di ruang udara Indonesia saat ini. Aturan ini menggantikan PM 180/2015 dan PM 47/2016, dan membawa banyak perubahan signifikan yang perlu dipahami oleh setiap operator drone di Indonesia.
Salah satu perubahan paling penting adalah soal batasan ketinggian. Di uncontrolled airspace, drone boleh terbang sampai ketinggian 400 kaki (sekitar 120 meter) tanpa perlu izin Dirjen. Kalau mau terbang lebih tinggi dari itu, baru butuh persetujuan. Sementara untuk controlled airspace, setiap penerbangan harus atas persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, apapun ketinggiannya.
PM 37/2020 juga membuka peluang untuk operasi-operasi yang sebelumnya dibatasi. Drone sekarang bisa dioperasikan secara BVLOS asalkan dilengkapi sistem Detect and Avoid (DAA) dan tracking system. Operasi malam hari juga diperbolehkan dengan syarat sudah melalui safety assessment dan mendapat persetujuan Dirjen. Bahkan operasi di area pemukiman pun dimungkinkan dengan syarat asuransi, kemampuan drone tertentu, dan jalur terbang yang disetujui.
Yang juga baru adalah pengaturan soal prosedur operasional. PM 37/2020 mewajibkan prosedur penilaian kondisi lingkungan sebelum terbang (meteorologi, temperatur, potensi interferensi elektromagnetik), prosedur koordinasi sebelum-selama-sesudah operasi, prosedur komunikasi dengan unit navigasi penerbangan, dan prosedur emergency dan kontinjensi. Ini semua materi yang diajarkan dalam program pelatihan pilot drone yang berkualitas.
Pelanggaran terhadap PM 37/2020 bukan main-main. Berdasarkan Pasal 421 UU Penerbangan, sanksinya bisa berupa denda hingga Rp2 miliar atau penjara sampai 3 tahun. Jadi bukan cuma soal drone disita — ada konsekuensi hukum yang serius kalau kamu nekat terbang tanpa mematuhi aturan.
Sertifikasi Remote Pilot: Lebih dari Sekadar Selembar Kertas
Ada anggapan keliru yang masih sering saya dengar: bahwa sertifikasi remote pilot itu cuma formalitas, selembar kertas yang nggak benar-benar dibutuhkan di lapangan. Ini pemikiran yang berbahaya.
Pertama, sertifikasi itu syarat hukum untuk operasi komersial. Titik. Tanpa ini, setiap penerbangan komersial yang kamu lakukan adalah ilegal. Kedua, proses mendapatkan sertifikasi itu sendiri dirancang untuk memastikan kamu benar-benar paham apa yang kamu lakukan — bukan cuma bisa menerbangkan drone, tapi juga paham kapan boleh terbang, di mana, dengan izin apa, dan bagaimana menangani situasi darurat.
Ketiga — dan ini yang sering dilupakan — sertifikasi adalah diferensiator bisnis. Di era di mana banyak orang punya drone, klien yang serius akan memilih pilot bersertifikasi dibanding yang tidak. Apalagi untuk proyek besar di sektor pertambangan, konstruksi, atau infrastruktur — tender-tender itu hampir selalu mensyaratkan pilot dengan lisensi remote pilot.
Kalau kamu belum punya sertifikasi, langkah terbaik adalah mencari lembaga pelatihan pilot drone yang terakreditasi di kota terdekat. Lakukan riset, baca review, tanyakan alumni — dan investasikan waktu serta biaya untuk mendapatkan sertifikasi yang akan menjadi fondasi karir drone kamu.
Realita di Lapangan: Antara Aturan dan Praktik
Satu hal yang perlu diakui: ada gap antara apa yang tertulis di regulasi dan apa yang terjadi di lapangan. Masih banyak operator drone di Indonesia yang terbang tanpa izin, tanpa sertifikasi, bahkan tanpa tahu bahwa ada aturan yang harus dipatuhi. Ini bukan berarti regulasinya nggak berguna — justru ini menunjukkan pentingnya edukasi dan sosialisasi.
Di kota-kota besar seperti Pekanbaru dan Yogyakarta, enforcement sudah mulai lebih ketat. Ada tim gabungan dari Ditjen Hubud, kepolisian, dan TNI AU yang melakukan patroli dan penertiban penggunaan drone ilegal. Beberapa kasus sudah berakhir di meja hijau, dan ini seharusnya jadi wake-up call bagi semua pilot drone yang masih menganggap enteng soal izin dan sertifikasi.
Di sisi lain, pemerintah juga mulai memanfaatkan platform digital untuk memudahkan proses perizinan. SIDOPI dan SIRU adalah langkah positif yang membuat registrasi dan pengecekan zona terbang lebih mudah diakses. Ke depannya, diharapkan semua proses perizinan bisa dilakukan secara full digital, sehingga operator drone punya lebih sedikit alasan untuk skip prosedur.
Bagi kamu yang beroperasi di sektor pariwisata atau kehutanan, compliance terhadap regulasi bukan cuma soal menghindari masalah hukum. Ini juga soal reputasi profesional. Klien di sektor-sektor ini biasanya sangat memperhatikan aspek legal dan safety. Pilot yang bisa menunjukkan sertifikasi remote pilot, izin terbang, dan asuransi yang valid akan selalu punya keunggulan dibanding yang tidak.
Penutup
Regulasi drone memang bukan topik yang paling exciting, tapi ini fondasi dari segala hal lain yang kamu lakukan sebagai pilot drone. Tanpa pemahaman regulasi yang kuat, semua skill terbang dan kreativitas kamu berdiri di atas pondasi yang rapuh.
Kabar baiknya, regulasi drone Indonesia sudah cukup mature dan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Dengan memahami PM 37/2020, PM 63/2021, dan konteks internasional dari ICAO dan FAA, kamu sudah punya bekal yang kuat untuk beroperasi secara profesional dan legal.
Langkah selanjutnya? Kalau kamu belum punya sertifikasi remote pilot, itu prioritas nomor satu. Cari lembaga pelatihan pilot drone yang terakreditasi, ikuti programnya, dan dapatkan sertifikasi. Itu adalah investasi terbaik yang bisa kamu lakukan untuk karir di industri drone.
No Comments
Leave a comment Cancel