Kalau kamu baru terjun ke dunia drone, ada satu hal yang sering bikin pusing di awal: regulasi. Jujur, ini memang bukan topik paling seru dibanding belajar manuver atau edit footage aerial. Tapi percaya deh, memahami aturan main justru yang bakal menyelamatkan kamu dari masalah di kemudian hari. Di Indonesia sendiri, regulasi drone sudah berkembang cukup pesat sejak 2015 — dan di level internasional, ICAO serta FAA juga terus memperbarui aturan mereka.
Tips Praktis Agar Selalu Comply dengan Regulasi
1. Kalau ragu apakah boleh terbang di suatu lokasi, lebih baik tanyakan dulu daripada nekat dan kena masalah. Ini kedengarannya sederhana tapi banyak pilot yang mengabaikannya, terutama yang sudah merasa berpengalaman. Padahal konsistensi dalam mematuhi prosedur adalah ciri profesionalisme sejati.
2. Simpan salinan digital sertifikasi remote pilot dan izin terbang di ponsel — biar bisa ditunjukkan kapan saja kalau ada petugas yang minta. Ini kedengarannya sederhana tapi banyak pilot yang mengabaikannya, terutama yang sudah merasa berpengalaman. Padahal konsistensi dalam mematuhi prosedur adalah ciri profesionalisme sejati.
3. Ikuti komunitas pilot drone untuk update info regulasi terbaru — sesama pilot biasanya cepat berbagi info kalau ada perubahan aturan. Ini kedengarannya sederhana tapi banyak pilot yang mengabaikannya, terutama yang sudah merasa berpengalaman. Padahal konsistensi dalam mematuhi prosedur adalah ciri profesionalisme sejati.
4. Selalu cek SIRU atau SIDOPI sebelum terbang untuk memastikan lokasi kamu bukan zona terlarang. Ini kedengarannya sederhana tapi banyak pilot yang mengabaikannya, terutama yang sudah merasa berpengalaman. Padahal konsistensi dalam mematuhi prosedur adalah ciri profesionalisme sejati.
5. Pastikan asuransi drone kamu masih aktif sebelum mengerjakan proyek komersial. Ini kedengarannya sederhana tapi banyak pilot yang mengabaikannya, terutama yang sudah merasa berpengalaman. Padahal konsistensi dalam mematuhi prosedur adalah ciri profesionalisme sejati.
Registrasi Drone dan Proses Perizinan di Indonesia
Setiap drone yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Proses registrasi ini dilakukan melalui platform digital SIDOPI (Sistem Informasi Penerbangan Online Pesawat Tanpa Awak) atau SIPUDI. Platform ini memudahkan operator untuk mendaftarkan drone mereka dan mengajukan izin terbang secara online.
Untuk operasi komersial, prosesnya lebih panjang. Selain registrasi drone, operator harus memiliki sertifikasi remote pilot yang masih berlaku, izin operasi penerbangan, dan untuk beberapa jenis operasi, asuransi tanggung gugat. Flight plan juga harus dikoordinasikan dengan AirNav Indonesia, terutama jika terbang di dekat ruang udara terkontrol.
Di Banjarmasin misalnya, ada beberapa kawasan KKOP di sekitar bandara yang sering jadi jebakan bagi pilot drone yang kurang paham. Kalau kamu terbang di dalam radius KKOP tanpa izin, jangan kaget kalau ada petugas yang menghampiri. KKOP ini berbeda dengan no-fly zone di negara lain karena cakupannya mengikuti kontur pendekatan dan keberangkatan pesawat, bukan sekadar radius lingkaran.
Proses perizinan memang terasa ribet di awal, tapi sebenarnya ini investasi yang melindungi kamu sendiri. Dengan izin yang lengkap, kamu punya payung hukum yang jelas kalau terjadi insiden. Dan dari sisi klien, mereka akan jauh lebih percaya memberikan proyek ke pilot yang bisa menunjukkan semua dokumen perizinan yang proper. Semua proses ini biasanya diajarkan secara detail dalam program pelatihan remote pilot yang terakreditasi.
Kenapa Pelatihan Formal Itu Penting untuk Memahami Regulasi
Banyak yang berpikir regulasi drone bisa dipelajari sendiri lewat internet. Memang bisa, tapi ada batasan besar: internet nggak bisa menguji pemahamanmu, nggak bisa koreksi kalau kamu salah interpretasi, dan nggak bisa ngasih sertifikasi yang diakui secara hukum. Di sinilah peran pelatihan pilot drone formal menjadi sangat krusial.
Lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Ditjen Hubud menggunakan kurikulum yang sudah disesuaikan dengan PM 37/2020, PM 63/2021, dan standar ICAO. Instrukturnya adalah pilot berpengalaman yang bisa menjelaskan regulasi bukan sekadar hafalan, tapi dalam konteks operasi lapangan. Mereka bisa cerita dari pengalaman langsung — apa yang terjadi kalau melanggar aturan tertentu, bagaimana proses perizinan di dunia nyata, dan trik-trik agar proses administrasi lebih lancar.
Di Mataram misalnya, ada beberapa lembaga pelatihan pilot drone yang sudah punya reputasi baik. Durasi pelatihannya bervariasi, mulai dari 3 hari untuk level dasar hingga beberapa minggu untuk spesialisasi tertentu. Biayanya memang nggak murah, tapi kalau dibandingkan dengan potensi denda dan risiko hukum akibat pelanggaran regulasi, investasinya sangat worth it.
Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan mengikuti ujian sertifikasi yang mencakup teori dan praktik. Sertifikasi remote pilot yang diperoleh dari proses ini menjadi bukti legal bahwa kamu kompeten untuk mengoperasikan drone secara profesional dan sesuai regulasi yang berlaku.
Realita di Lapangan: Antara Aturan dan Praktik
Satu hal yang perlu diakui: ada gap antara apa yang tertulis di regulasi dan apa yang terjadi di lapangan. Masih banyak operator drone di Indonesia yang terbang tanpa izin, tanpa sertifikasi, bahkan tanpa tahu bahwa ada aturan yang harus dipatuhi. Ini bukan berarti regulasinya nggak berguna — justru ini menunjukkan pentingnya edukasi dan sosialisasi.
Di kota-kota besar seperti Medan dan Denpasar, enforcement sudah mulai lebih ketat. Ada tim gabungan dari Ditjen Hubud, kepolisian, dan TNI AU yang melakukan patroli dan penertiban penggunaan drone ilegal. Beberapa kasus sudah berakhir di meja hijau, dan ini seharusnya jadi wake-up call bagi semua pilot drone yang masih menganggap enteng soal izin dan sertifikasi.
Di sisi lain, pemerintah juga mulai memanfaatkan platform digital untuk memudahkan proses perizinan. SIDOPI dan SIRU adalah langkah positif yang membuat registrasi dan pengecekan zona terbang lebih mudah diakses. Ke depannya, diharapkan semua proses perizinan bisa dilakukan secara full digital, sehingga operator drone punya lebih sedikit alasan untuk skip prosedur.
Bagi kamu yang beroperasi di sektor pertambangan atau real estate, compliance terhadap regulasi bukan cuma soal menghindari masalah hukum. Ini juga soal reputasi profesional. Klien di sektor-sektor ini biasanya sangat memperhatikan aspek legal dan safety. Pilot yang bisa menunjukkan sertifikasi remote pilot, izin terbang, dan asuransi yang valid akan selalu punya keunggulan dibanding yang tidak.
Kesimpulan
Memahami regulasi drone — baik di level nasional maupun internasional — bukan sekadar kewajiban hukum, tapi juga keunggulan kompetitif. Pilot yang paham regulasi bisa beroperasi dengan lebih percaya diri, menghindari masalah hukum, dan memberikan layanan yang lebih profesional kepada klien.
Dunia regulasi drone masih terus berevolusi. ICAO terus mendorong harmonisasi global, FAA sedang merevolusi operasi BVLOS lewat Part 108, dan Indonesia terus memperbarui aturannya untuk mengakomodasi teknologi dan kebutuhan industri yang berkembang.
Satu hal yang pasti: pilot yang sudah memiliki sertifikasi remote pilot dan terus mengikuti perkembangan regulasi akan selalu berada di posisi yang menguntungkan. Investasi dalam pelatihan pilot drone yang berkualitas adalah langkah pertama — dan terpenting — menuju karir drone yang sukses dan berkelanjutan.
No Comments
Leave a comment Cancel